

HM Revenue and Customs (HMRC) telah memperkenalkan aturan regulasi baru bagi crypto exchange yang beroperasi di Inggris Raya. Berdasarkan ketentuan ini, seluruh crypto exchange diwajibkan mengumpulkan data transaksi lengkap dari pengguna yang berdomisili di Inggris. Langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap pasar cryptocurrency dan memastikan transparansi dalam kegiatan keuangan aset digital.
Regulasi baru ini berlaku untuk semua platform yang menawarkan layanan perdagangan cryptocurrency kepada penduduk Inggris, tanpa memandang lokasi fisik server exchange. Crypto exchange wajib membangun sistem untuk mengumpulkan dan menyimpan detail dari setiap transaksi, mencakup data pengirim dan penerima, jumlah, serta jenis aset kripto yang terlibat.
Sistem pelaporan terbaru akan diterapkan secara bertahap. Mulai 1 Januari 2026, crypto exchange harus secara aktif mengumpulkan data atas semua transaksi pengguna di Inggris. Platform diberikan waktu satu tahun untuk meningkatkan infrastruktur dan menyesuaikan sistem demi memenuhi persyaratan baru.
Pada 2027, exchange diwajibkan menyerahkan data yang telah dikumpulkan kepada HMRC untuk audit kepatuhan pajak. HMRC akan memanfaatkan data tersebut guna mengidentifikasi kasus penghindaran pajak terkait transaksi cryptocurrency dan memastikan seluruh pelaku pasar aset digital memenuhi kewajiban fiskal mereka.
Pakar cryptocurrency dan perpajakan sangat menyarankan agar pengguna crypto exchange menata catatan keuangan sebelum akhir tahun 2026. Langkah ini penting untuk menghindari potensi denda dan masalah dengan otoritas pajak ketika audit mulai dilakukan pada 2027.
Pengguna harus secara sistematis mencatat seluruh transaksi cryptocurrency, termasuk pembelian, penjualan, pertukaran, dan transfer. Dianjurkan untuk menyimpan bukti seluruh transaksi dan menjaga catatan terperinci mengenai laba maupun rugi dari aktivitas trading aset kripto. Persiapan ini akan sangat memudahkan pelaporan pajak dan meminimalisir risiko sengketa dengan HMRC.
Regulasi baru Inggris sejalan dengan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) yang dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Inisiatif internasional ini bertujuan menetapkan standar pelaporan terpadu untuk aktivitas cryptocurrency secara global.
Selain Inggris, banyak yurisdiksi lain telah atau sedang berencana menerapkan persyaratan serupa, termasuk negara Uni Eropa, Kanada, Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Koordinasi internasional ini menandai tren global menuju regulasi cryptocurrency yang semakin ketat dan upaya bersama memberantas penghindaran pajak pada aset digital.
Penyelarasan standar pelaporan antarnegara juga memudahkan pertukaran data pajak lintas yurisdiksi dan meningkatkan pengawasan transaksi cryptocurrency lintas batas. Hal ini menciptakan lanskap baru bagi pengguna crypto exchange, yang kini harus mempertimbangkan tidak hanya regulasi pajak nasional, tetapi juga standar internasional.
Exchange diwajibkan memberikan kepada HMRC nama lengkap pengguna, alamat, tanggal lahir, residensi pajak, dan volume trading cryptocurrency sesuai dengan CARF paling lambat Mei 2027.
Kebijakan ini mewajibkan platform mengungkap data pengguna kepada otoritas pajak, sehingga meningkatkan transparansi dan kepatuhan. Meskipun berpotensi mengurangi privasi, sistem ini memperkuat keamanan melalui proses KYC yang terstandardisasi dan pemantauan transaksi, sehingga melindungi dari penipuan serta pencucian uang.
Crypto exchange harus membangun infrastruktur pencatatan dan pelaporan yang kuat sesuai dengan CARF. Pada Mei 2027, platform wajib mengaktifkan pengungkapan otomatis atas data transaksi pengguna kepada HMRC.
Inggris memprioritaskan perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan dengan pendekatan yang lebih hati-hati. Uni Eropa berfokus pada GDPR dan standarisasi, sementara Amerika Serikat cenderung lebih liberal dan mendorong inovasi. Pendekatan Inggris menonjol melalui penekanan ekstra pada data pengguna dan perlindungan pengguna.
Exchange dapat dikenai denda, sanksi regulasi, atau kehilangan izin usaha. Ketidakpatuhan juga berisiko menimbulkan tuntutan hukum serta kerusakan reputasi. Kepatuhan terhadap persyaratan FCA adalah wajib untuk beroperasi secara legal di Inggris.
Kebijakan ini meningkatkan biaya kepatuhan dan menuntut exchange untuk berinvestasi pada sistem transparansi data. Sebagian platform mungkin keluar dari pasar Inggris, namun perusahaan terdepan akan menyesuaikan diri dengan standar kepatuhan baru.











