Ibukota Swiss dan otoritas federalnya telah mengonfirmasi perubahan signifikan dalam kronologi penerapan Kerangka Pelaporan Aset Kripto (CARF), menurut informasi dari Cointelegraph. Meskipun persetujuan hukum dari regulasi ini dijadwalkan pada 1 Januari 2026, pelaksanaan operasional yang sebenarnya akan dipindahkan hingga 2027, menimbulkan ketidakpastian baru di sektor ini.
Alasan di Balik Penundaan
Pemerintah Swiss membenarkan perpanjangan waktu tersebut karena komite pajaknya telah menghentikan negosiasi mengenai siapa mitra internasional mereka untuk pertukaran informasi. Perubahan kronologi ini memberikan jeda sementara bagi perusahaan kripto domestik, meskipun tekanan regulasi terus meningkat secara global.
CARF: Inisiatif Skala Global
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) meluncurkan CARF pada 2022 sebagai mekanisme untuk memerangi penghindaran pajak internasional melalui pertukaran otomatis data akun kripto antar pemerintah. Hingga saat ini, 75 negara telah membuat komitmen formal untuk mengadopsi dalam dua hingga empat tahun ke depan, menempatkan Swiss di antara pelopor dalam regulasi ini.
Amandemen Legislatif dan Ketentuan Transisi
Otoritas Swiss melengkapi pengumuman mereka dengan beberapa reformasi terhadap legislasi lokal mengenai pelaporan pajak aset digital. Langkah-langkah ini mencakup ketentuan transisi yang dirancang khusus untuk memudahkan operator kripto nasional beradaptasi secara bertahap dengan persyaratan CARF, sehingga menghindari guncangan mendadak dalam kepatuhan regulasi.
Kesenjangan Global dalam Kepatuhan
Sementara Swiss menempatkan diri sebagai regulator progresif, tidak semua negara mengikuti pendekatan ini. Negara-negara seperti Argentina, El Salvador, Vietnam, dan India masih belum menandatangani kerangka kerja OECD, mencerminkan resistensi yang beragam terhadap harmonisasi pajak global. Secara paralel, Brasil sedang menilai kemungkinan mengenakan pajak atas transfer kripto internasional sebagai strategi pelengkap untuk menyelaraskan diri dengan standar CARF.
Pengawasan Amerika Serikat yang Diperkuat
Gedung Putih baru-baru ini meninjau kembali proposal dari Internal Revenue Service untuk bergabung dengan CARF, dengan tujuan menerapkan kontrol yang lebih ketat terhadap deklarasi keuntungan modal bagi warga negara AS yang beroperasi di platform kripto luar negeri. Langkah ini menegaskan tren global menuju transparansi pajak yang lebih besar di sektor digital.
Perpanjangan waktu yang diumumkan Swiss hingga 2027 menunjukkan bahwa, meskipun ibukota Swiss maju dalam regulasi kripto, pelaksanaan praktisnya akan menghadapi tantangan kompleks dalam koordinasi internasional dan penyesuaian operasional.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Swiss Memperpanjang Batas Waktu Kepatuhan terhadap Peraturan CARF: Modal Dana Kripto Menghadapi Pengawasan Pajak yang Lebih Ketat
Ibukota Swiss dan otoritas federalnya telah mengonfirmasi perubahan signifikan dalam kronologi penerapan Kerangka Pelaporan Aset Kripto (CARF), menurut informasi dari Cointelegraph. Meskipun persetujuan hukum dari regulasi ini dijadwalkan pada 1 Januari 2026, pelaksanaan operasional yang sebenarnya akan dipindahkan hingga 2027, menimbulkan ketidakpastian baru di sektor ini.
Alasan di Balik Penundaan
Pemerintah Swiss membenarkan perpanjangan waktu tersebut karena komite pajaknya telah menghentikan negosiasi mengenai siapa mitra internasional mereka untuk pertukaran informasi. Perubahan kronologi ini memberikan jeda sementara bagi perusahaan kripto domestik, meskipun tekanan regulasi terus meningkat secara global.
CARF: Inisiatif Skala Global
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) meluncurkan CARF pada 2022 sebagai mekanisme untuk memerangi penghindaran pajak internasional melalui pertukaran otomatis data akun kripto antar pemerintah. Hingga saat ini, 75 negara telah membuat komitmen formal untuk mengadopsi dalam dua hingga empat tahun ke depan, menempatkan Swiss di antara pelopor dalam regulasi ini.
Amandemen Legislatif dan Ketentuan Transisi
Otoritas Swiss melengkapi pengumuman mereka dengan beberapa reformasi terhadap legislasi lokal mengenai pelaporan pajak aset digital. Langkah-langkah ini mencakup ketentuan transisi yang dirancang khusus untuk memudahkan operator kripto nasional beradaptasi secara bertahap dengan persyaratan CARF, sehingga menghindari guncangan mendadak dalam kepatuhan regulasi.
Kesenjangan Global dalam Kepatuhan
Sementara Swiss menempatkan diri sebagai regulator progresif, tidak semua negara mengikuti pendekatan ini. Negara-negara seperti Argentina, El Salvador, Vietnam, dan India masih belum menandatangani kerangka kerja OECD, mencerminkan resistensi yang beragam terhadap harmonisasi pajak global. Secara paralel, Brasil sedang menilai kemungkinan mengenakan pajak atas transfer kripto internasional sebagai strategi pelengkap untuk menyelaraskan diri dengan standar CARF.
Pengawasan Amerika Serikat yang Diperkuat
Gedung Putih baru-baru ini meninjau kembali proposal dari Internal Revenue Service untuk bergabung dengan CARF, dengan tujuan menerapkan kontrol yang lebih ketat terhadap deklarasi keuntungan modal bagi warga negara AS yang beroperasi di platform kripto luar negeri. Langkah ini menegaskan tren global menuju transparansi pajak yang lebih besar di sektor digital.
Perpanjangan waktu yang diumumkan Swiss hingga 2027 menunjukkan bahwa, meskipun ibukota Swiss maju dalam regulasi kripto, pelaksanaan praktisnya akan menghadapi tantangan kompleks dalam koordinasi internasional dan penyesuaian operasional.