Gate News melaporkan bahwa Senat AS sedang mempercepat proses pengesahan Undang-Undang CLARITY (Digital Asset Market Clarity Act), yang direncanakan memasuki tahap pembahasan di komite pada paruh kedua April 2026. Senator Cynthia Lummis baru-baru ini memberi sinyal bahwa naskah akhir kemungkinan akan diumumkan dalam beberapa hari, menandakan bahwa negosiasi hampir selesai.
Perlu dicatat bahwa dalam versi terbaru ini telah terjadi penyesuaian yang signifikan. Isu yang paling kontroversial terkait imbal hasil stablecoin pada dasarnya sudah disepakati: skema baru akan membatasi atau melarang distribusi imbal hasil pasif dari saldo stablecoin, sehingga lebih mendekati posisi sistem perbankan tradisional. Sebagai kompromi, RUU ini mengizinkan adanya mekanisme insentif terkait dengan transaksi pembayaran atau penggunaan platform, tetapi ruang lingkupnya secara jelas dipersempit. Perubahan ini menunjukkan bahwa industri kripto telah secara aktif mengalah demi mempercepat pengesahan undang-undang.
Sementara itu, bidang DeFi mendapatkan batas perlindungan yang lebih jelas. Draft revisi diperkirakan akan menegaskan bahwa protokol terdesentralisasi dan pengembangnya tidak dianggap sebagai perantara keuangan, sehingga tidak perlu memikul kewajiban kepatuhan yang sama dengan bank. Ketentuan ini sangat penting bagi pengembang ekosistem Ethereum dan aplikasi on-chain, serta membantu mengurangi ketidakpastian regulasi.
Dalam hal pembagian kewenangan pengawasan, RUU ini melanjutkan kerangka yang sudah ada: Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) akan bertanggung jawab atas pengawasan aset digital berbasis komoditas, sementara SEC tetap mengatur aset yang memiliki karakteristik kontrak investasi. Pembagian ini dianggap sebagai pilar utama dalam membangun kerangka regulasi kripto di AS.
Namun, jendela waktu semakin sempit. Senator Bernie Moreno memperingatkan bahwa jika RUU ini tidak dapat didorong sebelum Mei 2026, legislasi terkait kemungkinan harus ditunda hingga setelah pemilihan paruh waktu. Kunci dari pertarungan legislasi saat ini adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara tuntutan industri dan kenyataan politik.
Seiring Bitcoin, Ethereum, dan aset utama lainnya secara bertahap terintegrasi ke dalam sistem keuangan tradisional, arah CLARITY Act tidak hanya memengaruhi kerangka pengawasan pasar kripto di AS, tetapi juga akan berdampak secara global terhadap kebijakan aset digital.